JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin pemerintahan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan harus menangani secara tuntas penetapan upah minimum tahun 2014. Penetapan upah ini serentak di seluruh Indonesia per 1 November 2013. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya gejolak sosial.

”Semua harus all out(tuntas, habis-habisan) untuk mencegah jangan sampai terjadi gejolak sosial akibat pertentangan soal upah 2014,” kata Koordinator Kampanye Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga ketika dihubungi, Selasa (15/10/2013).

Apalagi, Andy menuturkan, tahun 2014 nanti juga merupakan tahun politik, yakni tahun yang bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Andy, Presiden dapat mengundang seluruh pemangku kepentingan-dari pengusaha dan juga serikat pekerja-untuk mengantisipasi gejolak penentuan upah tahun 2014.

Kesempatan itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjelaskan kondisi perekonomian agar dapat menjadi acuan bersama dalam penentuan upah.

Hal yang sama juga harus dilakukan di daerah. ”Dewan pengupahan pun harus proaktif dalam mengeluarkan rekomendasi untuk penetapan upah di daerah,” kata Andy.

Menurut Andy, waktu dua minggu ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengantisipasi gejolak pengupahan. Ini karena penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) akan dilakukan serentak pada 1 November.

Sebagai gambaran, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dikeluarkan 27 September 2013.

Menteri Perindustrian MS Hidayat belum lama mengatakan, salah satu poin utama adalah tripartit diminta berfungsi.

Inpres 9/2013 memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

Mereka diinstruksikan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum.

Kebijakan upah minimum dimaksud harus diselaraskan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Menakertrans diinstruksikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Ketentuan soal upah minimum, antara lain didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur diinstruksikan untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional tersebut. Selain itu gubernur juga harus memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan di daerahnya masing-masing. (CAS)

Sumber: Kompas.com